Mencari si Menkes pilihan

Standard

Sejak kemarin-kemarin ketika pilpres mulai bergulir, ada perbicangan hangat di kalangan kesehatan, terutama diantara 90 rb orang bergelar dokter…. siapakah yang akan jadi menteri kesehatan(MENKES) di era kepresidenan yang baru?

Saya tergelitik untuk menawarkan konsep, apakah sebenarnya kita memerlukan sebuah kementerian kesehatan yang mandiri. Jika selama ini urusan kesehatan cuma dijadikan pencitraan: ada kementeriannya supaya kelihatan kesehatan diutamakan padahal jadi ladang basah korupsi(alat), hanya dijadikan tempat mencukupi kebutuhan menteri dengan gender tertentu, dkk. Lebih penting rasanya melihat kesehatan negeri ini benar-benar di urus dan terorganisir dengan baik, walau mungkin tidak harus dengan perlakuan spesial : diberikan satu kementerian khusus. Dalam beberapa kesempatan, Pak Jokowi, presiden terpilih telah menyampaikan bahwa ia ingin sebuah kabinet yang ramping. Jadi apakah kita masih melihat seorang MENKES lima tahun ke depan?

Kita semua tahu, urusan kesehatan tidak mungkin ditangani oleh segelintir orang atau satu departemen saja namun membutuhkan kerjasama lintas sektoral. Mengurusi kesehatan butuh kerjasama departemen yang mengurusi urusan dalam negeri untuk pendataan penyebaran masyarakat , departemen sosial yang bisa membantu pengaturan pemberian fasilitas kesehatan semesta, departemen iptek yang memajukan teknologi kesehatan tepat guna, departemen pendidikan yang mengurusi pendidikan tenaga kesehatan, departemen hukum yang bisa melindungi baik pasien maupun dokter dari kasus-kasus malpraktik, departemen perhubungan yang mengatur masalah infrastruktur penunjang akses masalah kesehatan, departemen penerangan atau komunikasi untuk membantu penyampaian informasi-informasi kesehatan dan bahkan di era pasar bebas AFTA, perlu ada keterlibatan departemen luar negeri (atau perindustrian?) yang mengurusi penyebaran tenaga kesehatan asing ke Indonesia. (Silahkan tambah sendiri lainnya).

Tanpa adanya kementerian khusus kesehatan, justru disinilah menurut saya peluang organisasi profesi seperti IDI (atau DIB? :)) untuk lebih aktif bergerak memperjuangkan kesehatan. Dalam sebuah organisasi profesi tentunya, terdapat kader-kader mumpuni yang mempunyai keahlian dan pengalaman lapangan yang bisa memberikan masukan efektif, tidak hanya untuk kepentingan tenaga kesehatan yang diwakilinya, namun juga masyarakat secara luas. Organisasi profesi mempunyai kesempatan untuk berkembang dan merangkul masyarakat, bahu membahu menjadi oposan (dalam konteks positif) yang bisa memberikan masukan kritis kepada pemerintah.

Di negara-negara yang sistem kesehatannya sudah maju, keberadaan departemen kesehatan sudah digabungkan dengan departemen lainnya. Di negeri Belanda misalnya, departemen kesehatan bernama : Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi Ministry of Health, welfare and sport. Volksgezondheid dalam bahasa Indonesia lebih tepat diterjemahkan sebagai : Kesehatan Masyarakat. Di Korea Selatan, departemen kesehatan digabungkan dengan departemen ‘welfare’ atau kesejahteraan. Di Swedia namanya Socialdepartementet, yang diterjemahkan menjadi : Ministry of Health and Social Affairs. Nampak ada perubahan paradigma di negara-negara tersebut bahwa masalah kesehatan harus ditangani sebagai suatu masalah sosial. Perlu diingat di negara-negara tersebut, sistem kesehatannya telah mengimplementasikan sistem Universal Health Care (Jaminan Kesehatan Semesta), yang baru dimulai di Indonesia dan jadi gembor-gembor di Amerika Serikat. Inggris dengan sistem kesehatan Beveridge-nya yang mumpuni sejak 1968 bahkan tidak punya kementerian khusus, dan sekarang memiliki sebuah Department of Health dibawah Secretary of State.

Tentu negara-negara itu mempunyai sistem pemerintahan dan situasi politik yang berbeda dengan Indonesia. Sehingga anda boleh saja mencela-cela ide saya ini sebagai prematur.

Terlepas dari apakah nantinya ada kementerian atau tidak, menurut saya ada lima kualitas MENKES yang harus dipenuhi:
1. Luwes dan mampu MENDENGAR masukan dari bawah
2. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik lintas sektoral, baik di pemerintahan sendiri maupun dengan elemen di luar masyarakat
3. Punya kemampuan manajemen (manajerial skill) yang mumpuni
4. Punya pemahaman akan hukum, tatanan politik serta tatanan negara yang berlaku (atau akan diberlakukan di Indonesia), misalnya konsep desentralisasi
5. Mampu melihat masalah kesehatan tidak hanya secara luas berdasarkan aspek kesehatan masyarakat, namun juga tidak melupakan pendekatan klinis dalam penatalaksanaan pasien.

Melihat lima kualitas tersebut, sebenarnya terbuka kesempatan untuk orang NON medis menjadi seorang menteri/koordinator di bidang kesehatan. Tapi lagi-lagi, mungkin ide ini akan jadi sangat-sangat ekstrim diterima.

Terlepas dari apakah ide ini kontroversial atau tidak, saya harap pemerintah mendatang serius menangani masalah kesehatan dan menjadikan kesehatan sebagai agenda utama. Jangan terjebak dan terhenti dengan branding politik menyediakan kesehatan gratis semata bagi masyarakat, tapi juga harus bisa mengajak semua lapisan untuk bertanggungjawab dan berkontribusi kepada kesehatannya. Kesehatan harus diintegrasikan dan menjadi bagian dari fokus, nafas dan aktivitas pemerintahan. Semoga yang terakhir didengar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s