Visi dan agenda kerja Jokowi vs. Prabowo dalam bidang kesehatan

Page

Saya akan  mengurai dan menganalisa visi dan agenda kerja kedua calon presiden RI periode 2014-2019—Jokowi dan Prabowo—di bidang kesehatan. Tujuannya supaya kita bisa memiliki perbandingan yang jelas antara dua calon tersebut. Dengan melakukan analisa yang tepat, saya berharap pemilih mendapat informasi yang lebih jelas siapa yang paling pas dipilih menjadi RI1. Harapan tambahannya juga, dengan menelaah analisa ini, masyarakat Indonesia dapat mempunyai secercah harapan bahwa bangsa kita masih punya masa depan yang jauh lebih baik, dan anda bangga menjadi seorang Indonesia.

Cara saya melakukan analisa banyak dipengaruhi oleh pekerjaan saya sehari-hari sebagai peneliti di bidang epidemiologi dan regulasi farmasi. Untuk itu, jangan heran jika anda akan menemukan dua tabel besar. Ada guyon yang mengatakan, setiap pertanyaan yang anda ajukan kepada seorang epidemiologis biasanya langsung diuraikan ke dalam tabel, walau sifatnya kadang sederhana, seperti menentukan menu makan malam. 🙂

Terlepas dari masalah guyon tersebut, menguraikan Visi dan Misi kedua capres kita yang saya unduh dari website KPU (terima kasih KPU !) , memang memerlukan konsentrasi khusus, sehingga menyarikan dalam bentuk tabel akan membantu proses analisa.

Dokumen kedua capres, terbagi dalam dua bagian besar : visi-misi dan agenda kerja(agenda dan program nyata). Di dalam dokumen banyak terdapat kalimat tersirat maupun tersurat yang berhubungan dengan bidang kesehatan.  Untuk kepentingan analisa spesifik pada bidang kesehatan, saya mengidentikkan visi-misi maupun agenda kerja ke dalam dua kategori besar : “Berhubungan langsung dengan kesehatan” dan “Potensial menunjang program kesehatan”. Keduanya saya petakan dalam dua tabel yang berbeda. Kalimat yang mengandung kata kunci “sehat”, masalah/penyakit tertentu dan olahraga, saya masukkan ke dalam kategori yang pertama.Selain itu saya juga membagi visi-misi tersebut sesuai dengan tipe kebijakan-kesehatan(lihat catatan *). 

Inilah table pertama : Kebijakan kesehatan (klik gambar untuk tabel lebih jelas)

tabel1

Sekarang marilah kita menelaah tabel I, dari baris yang pertama : Visi dan Misi. Secara umum visi dan misi kedua capres menyadari bahwa kesehatan adalah aspek yang patut menjadi perhatian utama pemerintahan mereka kelak.

Dari segi alokasi anggaran dan infrastruktur kesehatan, keduanya menyajikan angka anggaran dan memprioritaskan desa/kelurahan/ daerah tertinggal. Prabowo-Hatta menargetkan angka 1 milyar rupiah untuk 8 infrastruktur pedesaan, salah satunya infrastruktur langsung kesehatan, rumah sehat. Sementara Jokowi-Kalla menargetkan anggaran 5 % untuk kesehatan dan menargetkan pembangunan 50.000 rumah sehat. Walau rumah-sehat adalah konsep yang baik, saya tidak mengerti mengapa kedua capres kita membuatnya sebagai bagian lepas dari sistem kesehatan primer yang sudah ada yaitu Puskesmas.

Mengenai angka-angka, saya mengharapkan saat kampanye nanti, akan ada penjelasan dari kedua pihak mengenai dasar penggunaan angka-angka ini. Di poin ini, Jokowi-Kalla jauh lebih rasional dengan memilih menggunakan prosentase dan tidak menargetkan pemberian hibah per unit desa/kelurahan. Kebutuhan setiap desa atau daerah pasti berbeda. Memberikan satu angka pasti untuk memenuhi 8 jenis kebutuhan desa, akan menjadi masalah tersendiri jika di kemudian hari kebutuhan desa tersebut lebih dari angka yang disebutkan. Demikian pula jika ternyata anggaran yang dibutuhkan kurang dari 1 Milyar, anggaran akan terbuang percuma (malah mungkin memicu korupsi aparat). Anggaran kesehatan yang saat ini hanya kurang lebih 3 %, memang tidak banyak dinaikkan oleh  Jokowi-Kalla, namun yang plus dari kubu Jokowi-Kalla adalah, selain pembangunan rumah sehat sebagai parameter, mereka menegaskan prioritas anggaran untuk mengentaskan masalah kesehatan utama Indonesia yaitu tingginya angka kematian ibu.

(Post posting : informasi dari Ipung Rashed  di FB saya : Pendekatan normatif :
Suka atau ngga suka, urusan 1 milyar satu desa itu harus sudah diimplementasikan setelah UU 6/2014 disahkan (masih menunggu beberapa PP pelaksana). Singkatnya angka 1 milyar bisa keluar dari penegasan Pasal 72 ayat (4) UU Desa yaitu “Alokasi Dana Desa…paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Jadi intinya, mau siapa yang jadi presidennya, kita suka apa ngga suka (beberapa pengamat berpendapat menarik tingkat otonomi sampai unit terkecil pemerintahan bukanlah hal yg bijaksana), desa punya hak untuk “Dana 1 milyar” itu.
)

Dari jenis sistem kesehatan yang akan diterapkan. Kedua kubu tampaknya memilih untuk menjadikan sistem kesehatan Indonesia sebagai bagian dari sistem jaminan sosial. Karena keduanya kemudian menyebutkan BPJS, kemungkinan mereka akan meneruskan saja sistem yang sudah dilaksanakan di Indonesia per Januari 2014. Yang saya agak bingung dari pernyataan kubu Prabowo-Hatta, adalah keinginan untuk melaksanakan BPJS kesehatan, walau kenyataannya BPJS telah berjalan. Ditambah lagi, ia hanya menyatakan akan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada rakyat miskin. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelayanan kesehatan Prabowo-Hatta tidak menganut prinsip pelayanan kesehatan semesta (Universal Health Care) dan rentan diolah menjadi sistem kesehatan komersial (untuk rakyat TIDAK miskin). Sementara Jokowi-(Kalla) konsisten mengembangkan program unggulan “kartu-kartu”-annya dengan Kartu Indonesia Sehat. Program Kartu, maupun program BPJS selama ini banyak menuai kritik, terutama dari tenaga kesehatan. Evaluasi keefektifitasan program ini pun belum jelas perhitungan kuantitatifnya. Ada baiknya, kedua capres kita ini mempertimbangkan hasil dari program evaluasi BPJS maupun Kartu Sehat Solo/Kartu Jakarta Sehat dalam menyusun program kesehatannya.  Penggunaan kata “gratis” juga sebaiknya dihindari karena tidak ada pelayanan kesehatan yang gratis, semuanya dibayarkan oleh masyarakat secara tidak langsung dari pajak.

Untuk masalah tenaga kesehatan, tidak ada yang baru dari kubu Prabowo-Hatta, dimana saat ini, sarjana dan dokter yang baru lulus memang wajib ditempatkan di daerah (tidak hanya daerah miskin dan tertinggal) selama 1 tahun. Yang menarik dari pihak Jokowi-Kalla mendukung pengesahan UU kesehatan, keperawatan dan kebidanan. Saya berharap UU yang dimaksud adalah UU yang melindungi baik tenaga kesehatan maupun masyarakat dari kasus-kasus malpraktik. Dari sisi tenaga kesehatan, pengesahan UU dapat menjadi jaminan dan memberikan mereka ketenangan untuk bekerja lebih baik lagi. Masyarakat pun terjamin hak-nya jika ada pelanggaran praktik yang dilakukan tenaga kesehatan. Dengan adanya jaminan tersebut, masalah keretakan hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan yang akhir-akhir ini makin santer, mungkin bisa terselesaikan.

Dalam hal penanggulangan masalah narkoba dan olahraga, tidak ada yang khusus dari keduanya. Lainya, Jokowi-Kalla menyebutkan pentingnya menggunakan hasil dari kebijakan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk di bidang kesehatan.

Satu hal yang menarik dari kubu Prabowo-Hatta: Terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua susu berwarna putih, Prabowo-Hatta secara khusus menyoroti masalah kekurangan protein di Indonesia. Ditunjang oleh beberapa program kesehatan lainnya, beliau nampaknya ingin mengupayakan diet tinggi protein untuk masyarakat Indonesia. Tujuan yang baik dan inovatif, namun jika kita menilik kepustakaan gizi terbaru, maka anda akan menyadari, bahwa angka kejadian intoleransi laktosa dan alergi susu (yang bisa terjadi walaupun anda mengkonsumsi susu kambing) pada masyarakat Asia cukup tinggi(data tepat orang Indonesia tidak ada, tapi angka kejadian para orang Asia berkisar antara 70 sampai 90 %), sehingga jika kebijakan ini diterapkan mungkin implikasinya angka kejadian diare akut akan meningkat. Konsep pemberian susu sebagai pelengkap kecukupan gizi (terkenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna) juga sudah ditinggalkan dan diganti dengan konsep gizi seimbang (antara kebutuhan karbohidrat, protein, lemak dan vitamin, atau dikenal dengan Tumpeng Gizi Seimbang. Mungkin sebaiknya kubu Prabowo-Hatta menilik kembali program ini dan merevisinya menjadi program gizi seimbang (tidak hanya protein).

Secara umum dalam hal penanganan masalah kesehatan masyarakat/preventif, kubu Jokowi-Kalla lebih unggul, namun dalam hal penanganan masalah kesehatan kuratif/individual, kubu Prabowo-Hatta-lah yang lebih unggul. Ini terlihat dari rencana pembangunan 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Puskesmas sesuai dengan namanya berfungsi sebagai pelayanan kesehatan primer, yang artinya lebih memberikan pelayanan yang sifatnya preventif daripada kuratif. Dengan sistem rujukan kesehatan yang baik, seharusnya Puskesmas dapat merujuk kasus-kasus komplikasi ke jenjang pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, seperti rumah sakit (modern) di kabupaten dan kota. Perlu dipikirkan bahwa penambahan puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan rumah sakit modern akan berimbas pada naiknya kebutuhan akan dokter spesialis atau dokter umum dengan kemampuan setaraf spesialis. Kedua capres perlu memikirkan penyediaan sumber daya manusia (tidak hanya dokter, tapi juga perawat) yang dibutuhkan oleh fasilitas yang akan mereka bangun.

Kedua capres juga menurut saya memiliki presepsi yang kurang tepat mengenai konsep pelayanan primer dan konsep PUSKESMAS.

Sekarang mari kita lihat Tabel kedua : Kebijakan yang potensial mendukung kebijakan kesehatan (klik gambar untuk tabel lebih jelas)

tabel2

Kedua calon presiden menekankan pentingnya sarana transportasi dan air bersih. Perbaikan sarana transportasi dapat sangat menunjang pelayanan kesehatan di Indonesia yang kebanyakan mempunyai masalah akses ke tempat pelayanan kesehatan. Ketersediaan air bersih juga vital dalam pencegahan diare dan penyakit menular, terutama pada anak-anak.

Yang unik dari Jokowi-Kalla adalah, mereka mengemukakan mengenai sistem desentralisasi asimetris, yang merupakan modifikasi, atau kalau bisa dibilang penyempurnaan sistem desentralisasi yang ada sekarang. Sistem ini akan sangat menguntungkan bagi sistem kesehatan, karena pada dasarnya kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, tidak dapat ditangani sendirian oleh suatu daerah, perlu koordinasi dan bantuan penyangga dari pemerintah pusat. Sistem desentralisasi asimetris ini kalau benar diterapkan akan membantu pelaksanaan BPJS. Selain itu dengan sistem ini, pemerintah pusat dapat memusatkan perhatiannya untuk menolong daerah yang miskin dan tertinggal lebih banyak, dan mengatur alokasi anggaran kesehatan yang 5 % itu ke tempat  yang benar-benar memerlukan. Dimana kita ketahui angka kematian ibu yang tinggi dapat ditemui di daerah-daerah tersebut.

Salah satu lagi program Jokowi-Kalla yang dapat membantu sistem BPJS (atau sistem kesehatan lainnya) adalah adanya nomor induk kependudukan. Dengan nomor induk yang terkoordinir, pelaksanaan maupun evaluasi sistem kesehatan akan lebih mudah dilaksanakan. Selain itu pendataan masalah kesehatan akan lebih mudah, sehingga bukan tidak mungkin kita akan mempunyai sistem data pasien elektronik sendiri. Dengan sistem data tersebut, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran akan lebih pesat berkembang.

Kedua program potensial terakhir dari Jokowi-Kalla, membawa secercah harapan tambahan, bahwa walau mungkin reformasi kesehatan yang kita harapkan belum akan terwujud dalam 5 tahun kedepan, ada landasan dasar yang memungkinkan hal itu dilaksanakan setelah 5 tahun itu berjalan.

KESIMPULAN

Jadi, siapa yang lebih baik, Jokowi-Kalla atau Prabowo-Hatta di bidang kesehatan? Saya menyerahkan penilaiannya kepada anda sendiri karena apa yang menjadi tolak ukur anda dalam hal prioritas kesehatan mungkin berbeda dengan saya. Yang penting diingat, kita harus menyadari bahwa pemerintah punya kapasitas terbatas dalam menangani dan mengawasi suatu masalah. Idealnya (ini lagi-lagi menurut saya), pemerintah hanya perlu dituntut mengurusi kebutuhan kesehatan masyarakat, karena mereka memang punya kewenangan untuk melakukan intervensi kesehatan di lingkup masyarakat.

Jika anda ingin analisa lain soal bidang kesehatan, silahkan menilik juga analisa dari Panji Hadisoemarto. Atau anda dapat juga membuat tabel anda sendiri :0 Lebih baik lagi jika anda dapat ikut-ikut menguraikan aspek-aspek lain dari program kerja kedua capres dalam tabel-tabel apik, sehingga saya juga dapat menganalisa dan menimbang-nimbang kedua capres kita dari sudut pandang yang berbeda.

Catatan metodologi:  * Jika kita berbicara soal bidang kesehatan, selalu ada dua kubu yang punya tujuan sama (menjaga dan menyembuhkan pasien/masyarakat), tapi kadang pendekatannya berbeda. Mereka adalah kubu tenaga kesehatan di lapangan (baca: dokter, bidan, dll). Kubu kedua adalah mereka yang berkecimpung di bidang penentuan kebijakan kesehatan (a.k.a. orang-orang kesehatan masyarakat, epidemiologis, menteri kesehatan, dll).  Tenaga kesehatan banyak berkonsentrasi dan memikirkan bagaimana caranya menyembuhkan pasien satu per satu, artinya pendekatan mereka bermula dari pendekatan “kesehatan individual” dan biasanya bersifat “kuratif” (karena hampir selalu pasien datang ke dokter saat ia sudah sakit), atau dengan kata lain menyembuhkan/menyelesaikan masalah kesehatan individu. Sedangkan kubu “kesehatan masyarakat”, pendekatannya biasanya bermula dari pembuatan kebijakan publik dan memikirkan secara luas bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan sekelompok/seluruh masyarakat. Pendekatan mereka kebanyakan bersifat “preventif”, artinya berusaha mencegah supaya penyakit tidak (makin) menyebar luas. 

5 thoughts on “Visi dan agenda kerja Jokowi vs. Prabowo dalam bidang kesehatan

  1. Silvia Veronica

    IMHO..Kriteria miskin terlalu rancu kalo menurut saya..rakyat miskin..apa itu?..banyak sekali rakyat miskin (waktu jaman jamkesmas) yg juga memakai perhiasan, nenteng hp, naik kendaraan bermotor..pengawasan utk kriteria “miskin” tidaklah mudah, Program2 yg selalu mengedepankan kalimat “demi rakyat miskin” “gratis” mnrt saya masih sebatas wacana yg entah bagaimana implementasinya..
    alih alih “rakyat miskin” yang selalu dibawa bawa..seyogyanya buatlah program yg jelas bisa diimplementasikan dan mampu membebaskan rakyat dari kemiskinan..

    Like

    • Edwin Halim

      pemikiran yang sangat baik dan masuk akal mbak..
      saya setuju, tapi monggo kalau boleh, mohon disebarluaskan pada orang banyak, teman2 atau saudara mbak..
      karena sebagian besar (SANGAT BESAR) pemikiran rakyat bangsa kita masih sangat jauh dibelakang pola pikir dan mentalnya dari pemikiran mbak, yang ada mereka sering salah sangka dan berasumsi.. ini sesat, pemikiran liberal, pemikiran kaum zion, dlsb..
      (mohon maaf saya tidak mau memprovokasi, tp faktanya web2 yang ‘mengaku’ islam indonesia spt voa.com dan masih byk lagi, hampir semua memuat hal2 spt itu mbak)
      kita perlu menyebarluaskan pemikiran2 spt mbak vero ini kepada saudara dan teman2 kita, agar pola pikir dan mentalitas yang keliru dari bangsa kita dapat kita kikis perlahan. siapa lagi kalau bukan kita, yang sudah terlebih dulu menyadari?
      terima kasih atas perhatiannya mbak.. 😀

      Like

  2. Bagus banget ini artikel….thx for the info
    Komen utk mbak Silvia Veronica…sebenarnya lebih tepat pemakaian istilah “rakyat tidak mampu”, krn bila miskin itu relatif. Rakyat miskin di tiap negara berbeda kualitas hidupnya. Bagi warga Norwegia, nenteng hp dan naik motor itu jg disebut rakyat miskin, tapi kalo istilah “tidak mampu” itu disematkan utk org2 yg tidak mampu bayar utk biaya kesehatan, yg terkadang memang butuh biaya yg tidak kecil. Seorang pns pun mgkn tidak mampu bayar biaya operasi jantung maupun bayar dialisis darah rutin (cuci darah rutin).

    Like

  3. Uraian yang cukup detail dan menarik.
    Yang perlu diketahui masyarakat juga adalah, bahwa sehat itu gak bisa dan gak boleh murah.

    Artinya gak ada kesehatan yang “gratis”. Tentu aja ada yang membayar entah pajak ataupun alokasi dari sumber pendapatan lain.

    Karena kalo ingin yang “gratis” dan “murah” tentu akan dipandang sebagai barang yang gak berharga, bukan investasi.

    Makanya banyak orang yang katanya “miskin” bisa bela-belain untuk beli hp, perhiasan emas, cicilan motor dst tapi untuk dana kesehatan pengennya pake Jamkesmas/Jamkeskin yang sebetulnya diperuntukkan bagi yang tidak mampu.

    Pemikiran akses kesehatan yang “gratisan” ini juga bikin sebagian rakyat tidak peduli dengan menjaga kesehatan e.g. bisa keluar biaya untuk beli rokok rutin.
    Disinilah salahsatu peran penting pemerintah dalam bidang kebijakan kesehatan cth. ratifikasi UU tentang tembakau.

    Contoh lain: Apakah pemerintah mau pro rakyat (untuk melindungi kesehatan rakyat dari bahaya tembakau) atau pro pemegang saham perusahaan rokok (yg merupakan orang terkaya di Indonesia) ?
    Tantangan ini yang harus bisa dijawab oleh pemimpin yang baru kedepannya, karena peperangan melawan tembakau sudah kronis dan banyak merugikan negara ini.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s